Beberapa hari lalu, Ahok mendapat apresiasi saat memberikan arahan tegas kepada pejabat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Waktu itu Ahok minta ada pemotongan anggaran 25 persen di Dinas PU.
Setelah Dinas PU, tiga hari lalu giliran di Dinas Pendidikan. Di depan pejabat Dinas Pendidikan, Ahok tak kalah galaknya. Ahok beberapa kali menekankan tidak boleh ada pungutan di sekolah. "Tidak boleh ada pungutan liar," kata Ahok seperti dikutip dari rekaman rapat yang diunggah akun Pemprov DKI Jakarta di Youtube Kamis 14 November lalu.
Rapat yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudhi Mulyanto itu bersama pejabat dinas pendidikan lainnya berlangsung serius. Saking seriusnya, saat Ahok memberikan pernyataan keras, Taufik sampai menghela napas.
Rapat itu juga disertai ancaman. Jika pejabat dinas tidak menjalankan perintah, maka Ahok akan memecat.
Berikut 7 ancaman Ahok kepada pejabat Dinas Pendidikan:
1. Tak ada pungutan di sekolah
Saat membuka rapat dengan Dinas Pendidikan, Ahok
langsung menekankan kepada bawahannya itu untuk melakukan perbaikan.
Salah satunya adalah tidak memungut biaya apapun kepada wali murid.
"Harus tidak ada pungutan apapun di sekolah. Saya berharap di TK, SMP dan SMK seperti itu (tidak ada pungutan). Di sekolah internasional pun harus tidak ada pungutan," kata Ahok.
Mendengar perintah Ahok, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik langsung mengiyakan. "Baik kami akan menerjemahkan rencana bapak," ujar Taufik.
"Harus tidak ada pungutan apapun di sekolah. Saya berharap di TK, SMP dan SMK seperti itu (tidak ada pungutan). Di sekolah internasional pun harus tidak ada pungutan," kata Ahok.
Mendengar perintah Ahok, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik langsung mengiyakan. "Baik kami akan menerjemahkan rencana bapak," ujar Taufik.
2. Sekolah bagi orang miskin
Ahok
juga menekankan orang miskin juga berhak sekolah seperti di sekolah
unggulan MH Thamrin, Jl Bambu Wulung, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur. Justru, Ahok menyarankan orang kaya tidak sekolah di sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah.
"kalau yang punya Alpard lebih baik sekolah di Al azhar. Anak saya juga tidak boleh sekolah unggulan di MHT (Thamrin). Jangan dibalik-balik. Ini ngomong kejujuran. Tapi faktanya konyol," kata Ahok.
Menurut dia, siswa tidak mampu pun berhak sekolah di sekolah unggulan. "Usul saya MHT untuk anak tidak mampu," ujarnya.
"kalau yang punya Alpard lebih baik sekolah di Al azhar. Anak saya juga tidak boleh sekolah unggulan di MHT (Thamrin). Jangan dibalik-balik. Ini ngomong kejujuran. Tapi faktanya konyol," kata Ahok.
Menurut dia, siswa tidak mampu pun berhak sekolah di sekolah unggulan. "Usul saya MHT untuk anak tidak mampu," ujarnya.
3. Guru DKI harus puas dengan TKD
Dalam kesempatan itu, Ahok
kembali menekankan agar guru-guru tidak melakukan pungutan liar. Sebab,
gaji PNS di DKI sudah besar. Apalagi saat ini sudah ada Tunjangan Kerja
Daerah (TKD).
Ahok tak ingin, para guru masih memungut biaya dari siswa untuk menambah tunjangan. "Guru-guru harus puas dengan TKD yang ada. Tidak boleh ada pungutan liar," ujar Ahok.
Karena ingin transparan, rencananya Ahok akan mengumumkan biaya-biaya di sekolah di papan tulis. "Juga akan saya publish di website," katanya.
Ahok tak ingin, para guru masih memungut biaya dari siswa untuk menambah tunjangan. "Guru-guru harus puas dengan TKD yang ada. Tidak boleh ada pungutan liar," ujar Ahok.
Karena ingin transparan, rencananya Ahok akan mengumumkan biaya-biaya di sekolah di papan tulis. "Juga akan saya publish di website," katanya.
4. Masuk penjara
Bagi guru-guru yang masih nekat melakukan pungutan liar, Ahok
tidak segan-segan melaporkan ke pihak berwajib. Bahkan jika ada komite
sekolah atau guru yang tidak suka, dia siap menghadapinya.
"Kalau ada pungli, maka akan masuk penjara. Sampaikan ke mereka (komite sekolah). Apa mau ribut dengan saya. Satu lawan satu saya ladeni," kata Ahok.
Mendengar nada keras dari Ahok, salah seorang pejabat dinas pendidikan langsung menjawab. "Kami malu kalau berantem sama Pak Wagub," ujar salah satu pejabat dinas.
Ahok menjelaskan, sekolah unggulan yang sudah ditentukan oleh DKI seharusnya tidak ada pungutan liar. Sebab, selama ini sudah mendapat kucuran anggaran dari APBD.
"Kalau ada pungli, maka akan masuk penjara. Sampaikan ke mereka (komite sekolah). Apa mau ribut dengan saya. Satu lawan satu saya ladeni," kata Ahok.
Mendengar nada keras dari Ahok, salah seorang pejabat dinas pendidikan langsung menjawab. "Kami malu kalau berantem sama Pak Wagub," ujar salah satu pejabat dinas.
Ahok menjelaskan, sekolah unggulan yang sudah ditentukan oleh DKI seharusnya tidak ada pungutan liar. Sebab, selama ini sudah mendapat kucuran anggaran dari APBD.
5. Pindah provinsi
Jika ada guru yang tidak setuju dengan keputusannya, Ahok mempersilakan kepada para guru untuk pindah tempat. Menurut Ahok, masih banyak guru dari Bekasi dan Tangerang ingin pindah ke Jakarta.
"Guru yang masih sering melakukan pungutan, berhenti saja dari DKI. Ajukan surat baik-baik, maka akan berhenti dengan baik. Pindah dari Provinsi DKI," kata Ahok.
Ahok tidak mau mengurusi guru yang tidak mau berubah. "Kita tidak mau bulan November ini habis ngurusi seperti ini," ujarnya.
Ahok juga mengancam, jika masih ada guru nekat dan mencari celah maka tak segan-segan akan memecatnya. "Kami curiga, kami pecat kalau bapak masih mau main dan cari celah," ujarnya.
"Guru yang masih sering melakukan pungutan, berhenti saja dari DKI. Ajukan surat baik-baik, maka akan berhenti dengan baik. Pindah dari Provinsi DKI," kata Ahok.
Ahok tidak mau mengurusi guru yang tidak mau berubah. "Kita tidak mau bulan November ini habis ngurusi seperti ini," ujarnya.
Ahok juga mengancam, jika masih ada guru nekat dan mencari celah maka tak segan-segan akan memecatnya. "Kami curiga, kami pecat kalau bapak masih mau main dan cari celah," ujarnya.
6. Ancam kepala dinas
Lebih tegas lagi, Ahok
juga menyemprot langsung Kepala Dinas Pendidikan Taufik. Jika Taufik
tidak bisa mengikuti perintahnya, maka akan diganti orang lain.
"Kalau tidak sesuai dengan kita, kita cari orang luar. Cari Kepala Dinas Pendidikan lain," ujar Ahok.
Ahok menegaskan, dia tidak mau bekerja dengan orang-orang yang tidak satu visi dan misi. "Kita hanya cari orang yang ngerti visi kita. Dosen-dosen kan banyak," ujarnya.
Dalam kepemimpinannya saat ini, Ahok tidak mau para pejabat dinas pendidikan menggunakan gaya lama. "Anda tahu sekarang harus hemat," katanya.
"Jangan ada persepsi mempermainkan saya, bapak bukan orang bodoh, orang cerdas, pendidik, guru, bapak lebih ngerti, jangan pura-pura ini lagi ini lagi , jangan," imbuh Ahok.
"Kalau tidak sesuai dengan kita, kita cari orang luar. Cari Kepala Dinas Pendidikan lain," ujar Ahok.
Ahok menegaskan, dia tidak mau bekerja dengan orang-orang yang tidak satu visi dan misi. "Kita hanya cari orang yang ngerti visi kita. Dosen-dosen kan banyak," ujarnya.
Dalam kepemimpinannya saat ini, Ahok tidak mau para pejabat dinas pendidikan menggunakan gaya lama. "Anda tahu sekarang harus hemat," katanya.
"Jangan ada persepsi mempermainkan saya, bapak bukan orang bodoh, orang cerdas, pendidik, guru, bapak lebih ngerti, jangan pura-pura ini lagi ini lagi , jangan," imbuh Ahok.
7. Jalankan perintah
Sebelum menutup rapat, Ahok kembali menegaskan kepada bawahannya untuk tidak berpura-pura setuju. Ahok
ingin semua perintahnya seperti menghilangkan pungutan di sekolah, anak
tidak mampu bisa sekolah di sekolah unggulan negeri bisa dijalankan.
Jika tidak dijalankan, maka akan dipecat.
"Saya mohon bapak-bapak di depan saya iya-iya jangan di belakang, cari celah. Saya tinggal dikerjain, lebih baik saya copot saya ganti orang yang saya percaya," kata Ahok.
"Dari depan iya, iya dari belakang nusuk," ujarnya.
"Saya mohon bapak-bapak di depan saya iya-iya jangan di belakang, cari celah. Saya tinggal dikerjain, lebih baik saya copot saya ganti orang yang saya percaya," kata Ahok.
"Dari depan iya, iya dari belakang nusuk," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar