Setumpuk persoalan itu kini dipikul oleh Jokowi dan Ahok. Tidak mudah memang untuk menyelesaikan dalam waktu sekejap.
"Singapura juga mengubah penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum juga membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 tahun. Inikan proses lama. Jangan membalikkan telapak tangan langsung rampung, kayak dewa saja, kayak superman," kata Jokowi di Gedung BPKP Pemprov DKI Jakarta, Kamis (13/12).
Terkadang, persoalan itu menjadi duri dalam daging bagi Jokowi dan Ahok. Persoalan ini bikin pusing. Apa saja warisan Foke itu?
1. Utang Jamkesda
Jokowi dan Ahok kaget setelah mendengar anggaran kesehatan
membengkak gara-gara program Kartu Jakarta Sehat (KJS) seperti
diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati.
Informasi ini langsung diluruskan oleh Ahok.
Menurut Ahok, penyebab membengkaknya anggaran yang menyebabkan DKI utang Rp 355 miliar kepada pihak rumah sakit bukan karena kartu KJS. "Soal utang itu bukan gara-gara ada Kartu Jakarta Sehat (KJS) itu. Jadi utang sejak dulu juga sudah hampir Rp 300 miliar utangnya. Jadi sistem Jamkesda selalu tiap tahun tidak bisa bayar, tahun depan turun uang bayar lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).
Menurutnya, tahun depan tunggakan Jamkesda akan diselesaikan dengan dianggarkan Rp 355 miliar. Dengan demikian, utang Pemprov DKI nihil. Sementara KJS tetap dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun.
Menurut Ahok, penyebab membengkaknya anggaran yang menyebabkan DKI utang Rp 355 miliar kepada pihak rumah sakit bukan karena kartu KJS. "Soal utang itu bukan gara-gara ada Kartu Jakarta Sehat (KJS) itu. Jadi utang sejak dulu juga sudah hampir Rp 300 miliar utangnya. Jadi sistem Jamkesda selalu tiap tahun tidak bisa bayar, tahun depan turun uang bayar lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).
Menurutnya, tahun depan tunggakan Jamkesda akan diselesaikan dengan dianggarkan Rp 355 miliar. Dengan demikian, utang Pemprov DKI nihil. Sementara KJS tetap dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun.
2. MRT
Mega proyek ini memang bikin pusing Jokowi. Dua bulan
setelah menjadi gubernur, Jokowi belum berani memutuskan kelanjutan
proyek ini.
Ada sejumlah persoalan pokok yang membuat Jokowi bimbang. Salah satunya soal skema pembagian pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) yang ditanggung antara DKI dan pemerintah pusat. Tapi besaran kisarannya, masih belum ada titik temu. Skema pembayaran ini karena akan berpengaruh besaran subsidi tiket.
Jokowi sudah melobi Menkeu Agus Martowardojo, tapi mentok. Pekan depan, Jokowi akan menemui Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk mencari titik temu.
Ada sejumlah persoalan pokok yang membuat Jokowi bimbang. Salah satunya soal skema pembagian pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) yang ditanggung antara DKI dan pemerintah pusat. Tapi besaran kisarannya, masih belum ada titik temu. Skema pembayaran ini karena akan berpengaruh besaran subsidi tiket.
Jokowi sudah melobi Menkeu Agus Martowardojo, tapi mentok. Pekan depan, Jokowi akan menemui Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk mencari titik temu.
3. Anggaran banjir
Banjir akhir tahun ini, Jokowi mengaku tak berkutik. Dia
tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah keduluan datangnya banjir. Soal
banjir ini, belum ada gubernur yang berhasil mengatasi.
Beberapa tempat yang menjadi langganan banjir pun sudah dikunjunginya. Jokowi terlihat hanya termenung dan tidak bisa komentar banyak saat melihat limpahan air yang menggenangi rumah warga.
Setelah melihat banjir di lapangan, Jokowi ingin banjir di Jakarta tak terulang. Karena itu, tahun depan dia akan menaikkan anggaran untuk penanganan banjir berlipat-lipat, salah satunya normalisasi kali. Anggaran dari APBD yang sebelumnya hanya 50 miliar, tahun depan menjadi Rp 400 miliar.
Beberapa tempat yang menjadi langganan banjir pun sudah dikunjunginya. Jokowi terlihat hanya termenung dan tidak bisa komentar banyak saat melihat limpahan air yang menggenangi rumah warga.
Setelah melihat banjir di lapangan, Jokowi ingin banjir di Jakarta tak terulang. Karena itu, tahun depan dia akan menaikkan anggaran untuk penanganan banjir berlipat-lipat, salah satunya normalisasi kali. Anggaran dari APBD yang sebelumnya hanya 50 miliar, tahun depan menjadi Rp 400 miliar.
4. Monorail
Bukan MRT saja, soal monorail juga masih gantung. Kelanjutan
proyek monorail masih simpang siur setelah ada rebutan antara PT
Jakarta Monorail dengan PT Adhi Karya. Dua-duanya mengaku bisa
mengerjakan proyek tersebut.
Jokowi sudah turun tangan langsung untuk menengahi. "Jadi saran saya, kalau bisa keduanya rukun. Berikan waktu kepada saya selama seminggu untuk berbicara dengan masing-masing konsorsium. Mungkin ini menyangkut masalah persentase investasi yang tidak bisa diungkapkan di rapat terbuka ini. Satu keinginan kami adalah proyek ini dimulai lagi, jangan kelihatan mangkrak. Karena kurang baik bagi image Jakarta," ujar Jokowi awal bulan ini.
Jokowi sudah turun tangan langsung untuk menengahi. "Jadi saran saya, kalau bisa keduanya rukun. Berikan waktu kepada saya selama seminggu untuk berbicara dengan masing-masing konsorsium. Mungkin ini menyangkut masalah persentase investasi yang tidak bisa diungkapkan di rapat terbuka ini. Satu keinginan kami adalah proyek ini dimulai lagi, jangan kelihatan mangkrak. Karena kurang baik bagi image Jakarta," ujar Jokowi awal bulan ini.
5. Ganjil genap
Rencana kebijakan ini sudah digodok sejak lama. Tapi tak kunjung terealisasi.
Jokowi mencoba melanjutkan ide ini dengan harapan bisa mengatasi macet Jakarta. Kebijakan ini sejak dulu sudah menuai pro dan kontra.
"Nantilah, ini kan proses sosialisasi, proses mendapatkan masukan, nah ini yang masih terus berjalan, kajian ekonomi, sisi sosial dan dampak politiknya. Semua ada kajiannya. Jadi kalau ada komentari sudah jauh-jauh wong kita ini baru memulai," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).
Formulasinya saat ini sedang digodok antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya.
Jokowi mencoba melanjutkan ide ini dengan harapan bisa mengatasi macet Jakarta. Kebijakan ini sejak dulu sudah menuai pro dan kontra.
"Nantilah, ini kan proses sosialisasi, proses mendapatkan masukan, nah ini yang masih terus berjalan, kajian ekonomi, sisi sosial dan dampak politiknya. Semua ada kajiannya. Jadi kalau ada komentari sudah jauh-jauh wong kita ini baru memulai," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).
Formulasinya saat ini sedang digodok antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar