Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta secara khusus kepada Jokowi untuk menciptakan iklim yang kondusif, terkait dengan pengembangan perumahan di Jakarta.
Tak cuma itu, beberapa permintaan SBY juga pernah diberikan kepada Jokowi baik sesudah atau pun sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Apa saja permintaan-permintaan SBY tersebut, berikut 5 permintaan SBY kepada Jokowi yang berhasil dihimpun merdeka.com.
1. Persoalan Kali Ciliwung agar segera beres
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi),
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan persoalan kali Ciliwung
harus selesai secepatnya. Sebab hal itu merupakan instruksi langsung
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Proyek ini instruksi presiden kepada pak gubernur, kalau kali Ciliwung mesti diberesin," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada wartawan di kantor Pemprov DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10) lalu.
Namun, Pemprov justru melempar persoalan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum, lantaran persoalan kali Ciliwung sudah kompleks. Tidak hanya sekadar sampah dan air keruh, namun juga pemukiman di sekitar bantaran sungai.
Menurut Ahok, bantaran kali Ciliwung saat ini sudah berubah bentuk menjadi pemukiman padat. Sehingga ketika muncul gagasan pemberesan, persoalan pemukiman dan relokasi juga harus dimasukkan dalam satu paket program.
"Cuma pemikiran supaya punya tempat. Kalau kami mau, direlokasikan orang dari Ciliwung dan Menteng Dalam, juga perlu diperbaiki," lanjut Ahok.
"Proyek ini instruksi presiden kepada pak gubernur, kalau kali Ciliwung mesti diberesin," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada wartawan di kantor Pemprov DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10) lalu.
Namun, Pemprov justru melempar persoalan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum, lantaran persoalan kali Ciliwung sudah kompleks. Tidak hanya sekadar sampah dan air keruh, namun juga pemukiman di sekitar bantaran sungai.
Menurut Ahok, bantaran kali Ciliwung saat ini sudah berubah bentuk menjadi pemukiman padat. Sehingga ketika muncul gagasan pemberesan, persoalan pemukiman dan relokasi juga harus dimasukkan dalam satu paket program.
"Cuma pemikiran supaya punya tempat. Kalau kami mau, direlokasikan orang dari Ciliwung dan Menteng Dalam, juga perlu diperbaiki," lanjut Ahok.
2. Jokowi diminta benahi birokrasi
Sebelum ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membenahi birokrasi di Pemprov DKI. Birokrasi yang melayani, bukan dilayani.
"Birokrasi yang harus diubah menjadi birokrasi yang melayani dengan baik," kata Jokowi di KPU DKI Jakarta, Sabtu (29/9) lalu.
Jokowi juga mengungkapkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Presiden SBY melalui telepon. SBY, kata Jokowi, berpesan agar dirinya menyiapkan diri.
"Presiden juga sudah berbicara kepada saya, menyatakan saya harus siap, karena Jakarta itu provinsi yang sangat besar dan memiliki tantangan yang besar," tutur Jokowi.
"Birokrasi yang harus diubah menjadi birokrasi yang melayani dengan baik," kata Jokowi di KPU DKI Jakarta, Sabtu (29/9) lalu.
Jokowi juga mengungkapkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Presiden SBY melalui telepon. SBY, kata Jokowi, berpesan agar dirinya menyiapkan diri.
"Presiden juga sudah berbicara kepada saya, menyatakan saya harus siap, karena Jakarta itu provinsi yang sangat besar dan memiliki tantangan yang besar," tutur Jokowi.
3. Ciptakan iklim kondusif
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk membangun sistem
pembangunan di Jakarta. Yakni menciptakan iklim yang kondusif di Jakarta
terkait pengembangan perumahan di Ibu Kota.
"Saya sudah minta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi untuk mengembangkan iklim yang kondusif untuk pengembangan industri perumahan," kata SBY disambut tepukan tangan pengurus Real Estate Indonesia (REI) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (5/12) kemarin.
Hal itu disampaikan SBY saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2012. Dalam sambutannya, SBY meminta REI untuk tetap optimis memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional.
"REI mesti optimis bersama pemerintah untuk melakukan upaya sungguh untuk memanfaatkan momentum yang baik itu," kata SBY.
"Saya sudah minta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi untuk mengembangkan iklim yang kondusif untuk pengembangan industri perumahan," kata SBY disambut tepukan tangan pengurus Real Estate Indonesia (REI) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (5/12) kemarin.
Hal itu disampaikan SBY saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2012. Dalam sambutannya, SBY meminta REI untuk tetap optimis memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional.
"REI mesti optimis bersama pemerintah untuk melakukan upaya sungguh untuk memanfaatkan momentum yang baik itu," kata SBY.
4. Selesaikan masalah perburuhan
Saat marak terjadi demo buruh di Jakarta dan beberapa daerah
di Indonesia, Presiden SBY menginstruksikan kepada masing-masing kepala
daerah termasuk DKI Jakarta untuk menjaga keamanan wilayahnya
masing-masing.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, potensi-potensi konflik seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY juga harus segera diatasi di DKI.
"Pesan yang disampaikan Presiden itu sering terjadi di daerah, termasuk di Jakarta. Sengketa lahan terus diproses, kalau sengketa buruh sudah rampung," ujar Jokowi, Jumat (30/11).
Jokowi mengatakan, konflik ketenagakerjaan di Jakarta saat ini sudah selesai dengan disahkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,2 juta per bulan. Keputusan tersebut menurutnya sudah sesuai dengan keinginan meski banyak pengusaha yang memprotesnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, potensi-potensi konflik seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY juga harus segera diatasi di DKI.
"Pesan yang disampaikan Presiden itu sering terjadi di daerah, termasuk di Jakarta. Sengketa lahan terus diproses, kalau sengketa buruh sudah rampung," ujar Jokowi, Jumat (30/11).
Jokowi mengatakan, konflik ketenagakerjaan di Jakarta saat ini sudah selesai dengan disahkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,2 juta per bulan. Keputusan tersebut menurutnya sudah sesuai dengan keinginan meski banyak pengusaha yang memprotesnya.
5. Selesaikan sengketa komunal dan horizontal
Presiden juga meminta kepada Jokowi
dan para kepala daerah lainnya untuk menyelesaikan konflik komunal dan
horizontal, termasuk konflik pertanahan. Biasanya konflik-konflik
seperti ini sering diikuti aksi kekerasan.
Atas hal ini, Jokowi mengaku terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan konflik horizontal dan komunal ini, seperti yang terjadi di daerah Cilincing, Jakarta Utara.
"Sengketa lahan terus diproses. Kemarin saya buru-buru ke Cilincing karena masalah sengketa lahan. Saya takut warga di sana kelamaan nunggu, makanya rapat MRT saya tinggal," ujar Jokowi.
Atas hal ini, Jokowi mengaku terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan konflik horizontal dan komunal ini, seperti yang terjadi di daerah Cilincing, Jakarta Utara.
"Sengketa lahan terus diproses. Kemarin saya buru-buru ke Cilincing karena masalah sengketa lahan. Saya takut warga di sana kelamaan nunggu, makanya rapat MRT saya tinggal," ujar Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar