R.K Community - Joko Widodo angkat bicara terkait pembagian kartu Jamkesda (Jaminana
Kesehatan Daerah) kepada warga nelayan di Jakarta Utara oleh Fauzi Bowo.
Menurut Jokowi, seharusnya pembagian tersebut dilakukan lima tahun yang
lalu, bukan menjelang pilkada.
"Kalau pembagian kartu tersebut
lima tahun yang lalu dengan sistem yang baik, ya kan, maka masyarakat
akan merasakan manfaatnya. Namun apabila dibagikan seminggu sebelum
Pilkada, kan membuat masyarakat berpikir ada apa?" kata Jokowi di
Balaikota Solo, Kamis (13/9/2012).
Jokowi pun hanya tersenyum
saat disinggung program tersebut mirip dengan program kampanyenya yang
berupa Kartu Pintar dan Kartu Sehat.
Pembagian Jamkesda ini
sebelumnya juga mendapat sorotan dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta
HE Syahrial. Menurutnya, proses penerbitan Jamkesda yang seharusnya
diperoleh oleh warga Jakarta yang kurang mampu justru dijadikan alat
politik yang mengarahkan untuk memilih cagub-cawagub tertentu.
Sementara
anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Fraksi PDIP Dwi Rio
Sambodo mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang
bertanggung jawab terhadap Jamkesda ini terkesan menyembunyikan
proses-proses terkait Jamkesda ini.
Ia menjelaskan bahwa anggaran
yang dialokasikan untuk program JPK Jamkesda sebesar Rp 677.125 miliar
saat penetapan APBD 2012 dan bertambah menjadi Rp 716 miliar saat APBD
Perubahan 2012. Anggaran ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Namun pengelolaannya,
menurut dia, terkesan sembunyi-sembunyi.
Seperti diberitakan
sebelumnya, pada 11 September lalu, Fauzi Bowo membagikan kartu Jamkesda
kepada ribuan warga yang berkumpul di Gelanggang Remaja Cilincing,
Jakarta Utara. Selain kartu Jamkesda, Fauzi Bowo juga membagikan
sembako.
Sumber: Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar